Jumat, 09 JANUARI 2026 • 11:35 WIB

NU dan Muhammadiyah Menyatakan Sikap Terhadap Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Author

Fiddy Anggriawan

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, tidak mengakui pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono sebagai wakil sikap resmi mereka.

Kedua organisasi ini menekankan bahwa tindakan hukum yang dilakukan tersebut merupakan inisiatif sepihak dan tidak mewakili pandangan mereka.

Sikap Tegas dari PBNU

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Ulil Abshar Abdalla, mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pelaporan ini. Ia mengatakan, "Kalau representasi PBNU jelas tidak. Tidak ada lembaga, badan otonom, maupun perkumpulan NU yang bernama Angkatan Muda NU," pada 8 Januari 2026 di Jakarta.

Gus Ulil menambahkan, pencatutan nama NU oleh kelompok tersebut tidak mencerminkan pandangan resmi organisasi. Ia mengungkapkan bahwa situasi ini telah menciptakan kesalahpahaman tentang sikap PBNU di tengah perdebatan publik.

Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memberikan tanggapan serupa. Anwar Abbas, yang merupakan Ketua bidang ekonomi, mengungkapkan bahwa ia tidak mengenal kelompok yang mengajukan pelaporan tersebut.

Ia mengatakan, "Nggak tahu saya anak muda tersebut. Saya juga lagi nanya-nanya dengan teman," menambahkan bahwa Muhammadiyah tidak mendukung tindakan hukum ini karena dapat memicu kontroversi lebih lanjut.

Lebih jauh, Anwar menyerukan pentingnya menyikapi kritik melalui dialog intelektual, alih-alih dengan tindakan hukum yang cenderung defensif.

Budaya Antikritik dan Implikasi Sosial

Respon PBNU dan Muhammadiyah memberikan pandangan berbeda dari pendekatan reaktif yang muncul di tengah pelaporan tersebut. Gus Ulil menunjukkan keprihatinan mengenai budaya yang menekan kritik, dengan mengatakan, "Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat hukum."

Senada dengan itu, Anwar Abbas menyatakan bahwa menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan isu kritik sosial justru akan memperburuk citra kedua organisasi. Ini dapat menciptakan persepsi negatif bahwa mereka adalah institusi yang anti-koheren terhadap kritik.