Rabu, 04 FEBRUARI 2026 • 13:02 WIB

Tantangan Supremasi Hukum di Indonesia: Antara Ideal dan Realita

Author

Ajeng

Supremasi hukum adalah prinsip fundamental yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan perbedaan mencolok antara aturan tertulis dan penerapannya.

Ketidakmerataan dalam penerapan hukum menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan integritas sistem hukum. Artikel ini akan membahas fenomena tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pengertian Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan prinsip yang menggarisbawahi pentingnya hukum untuk dipatuhi oleh setiap individu dan lembaga. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep ini tertuang dalam UUD 1945, menempatkan hukum sebagai pilar utama negara.

Hukum yang ditetapkan bertujuan untuk menciptakan kepastian dan melindungi hak-hak warga negara. Keberhasilan penerapan supremasi hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Praktik Hukum di Lapangan

Dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakcocokan antara hukum yang tertulis dan pelaksanaannya. Kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan diskriminasi dalam penegakan hukum menjadi beberapa tantangan signifikan.

Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 menunjukkan banyak pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi meskipun regulasi yang ketat telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan budaya hukum yang perlu disempurnakan.

Dampak Terhadap Masyarakat

Ketidakcocokan antara hukum dan praktik dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Skeptisisme ini berpotensi merusak fondasi sosial dan politik serta melemahkan legitimasi pemerintah.

Ketidakadilan hukum yang terus berlangsung juga dapat mengurangi kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Jika generasi muda tidak menyaksikan penegakan hukum yang adil, mereka cenderung mengalami siklus panjang ketidakadilan.