Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 20:53 WIB

Pemerintah Siapkan Solusi Cepat untuk Masalah BPJS Kesehatan

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penyelesaian masalah BPJS Kesehatan tidak perlu menunggu adanya Peraturan Presiden baru.

Pernyataan ini muncul setelah rapat koordinasi dengan DPR RI, di mana Prasetyo mengungkapkan urgensi penanganan isu keanggotaan KIS yang sedang berlangsung.

Koordinasi dengan DPR RI

Dalam rapat yang berlangsung pada 9 Februari 2026, Prasetyo mengemukakan hasil pembahasan mengenai BPJS Kesehatan di depan anggota DPR RI. Ia menyatakan, "Kan baru dibahas tadi pagi. Tunggu secepatnya, tapi saya kira juga tidak perlu juga formal menunggu Perpres, ya."

Hal ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan banyaknya isu yang perlu diatasi, serta keinginan untuk segera menerapkan solusi yang relevan. Pemerintah menekankan pentingnya mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait BPJS.

Diskusi dengan DPR RI menunjukkan adanya kesepakatan mengenai solusi konstruktif yang dapat diambil, tanpa harus menunggu proses administratif yang panjang. Prasetyo menyatakan, "Kita mencoba mencari solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang berhubungan dengan BPJS kan."

Perbaikan Data dan Pencatatan

Prasetyo menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem pencatatan dan data terkait BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, "Nggak harus menunggu pakai Perpres. Kan kebijakan baik di BPJS, maupun di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial."

Kekurangan dalam pencatatan ditemukan sebagai salah satu penyebab masalah yang harus segera diatasi. Ia menyebutkan, "Ternyata juga di dalam proses itu masih ditemukan di desil 6 sampai bahkan desil 10, kurang lebih ada 15.000 sekian, ya, seharusnya tidak masuk dalam kategori penerima bantuan iuran itu, tapi masih masuk."

Melalui langkah ini, diharapkan pengolahan data antar kementerian dapat diperbaiki agar lebih akurat. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi bagian dari upaya ini.

Proses Perbaikan Berkelanjutan

Prasetyo menjelaskan bahwa masalah BPJS Kesehatan melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Ia menekankan bahwa perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan dapat berjalan dengan baik.

"Proses mengeluarkan data itu kemudian ada yang harus malah justru malah masuk dalam data itu, itulah yang sinkronkan karena ini kan lintas kementerian dan dihadiri juga oleh kepala BPS," jelasnya.

Kehadiran berbagai institusi menunjukkan pentingnya kerjasama lintas kementerian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Prasetyo yakin bahwa langkah yang diambil dapat memberikan hasil yang cepat bagi masyarakat.