Senin, 16 FEBRUARI 2026 • 15:17 WIB

Perbedaan Awal Puasa 2026: NU dan Muhammadiyah Memiliki Metode Sendiri

Author

Fiddy Anggriawan

Awal puasa 2026 di Indonesia berpotensi tidak serentak, dipicu oleh perbedaan metode penetapan yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan awal bulan, yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memulai ibadah puasa.

Metode Penetapan Awal Bulan oleh Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) belum mengumumkan secara resmi tanggal awal Ramadhan 2026. NU mengikuti mekanisme ikhbar, yaitu tidak menetapkan awal bulan Hijriah secara mandiri tetapi mengikuti keputusan pemerintah.

Lembaga Falakiyah PBNU telah melakukan perhitungan awal Ramadhan menggunakan metode hisab jama’i, di mana ijtimak diperkirakan terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 19.02 WIB, dengan keadaan hilal minus 1 derajat 44 menit.

Dengan demikian, NU memutuskan untuk menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, yang memperkirakan bahwa 1 Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Perhitungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Ini didasarkan pada sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang memperhitungkan kesatuan hari dan tanggal secara global.

Muhammadiyah menggunakan parameter hisab dengan syarat elongasi minimal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat saat matahari terbenam. Konjungsi diperkirakan terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 12.01 GMT.

Berdasarkan perhitungan ini, Muhammadiyah meyakini bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026.

Alasan Perbedaan Penentuan Awal Puasa

Perbedaan tanggal awal puasa 2026 mencerminkan metodologi yang berbeda dalam pendekatan astronomi kedua organisasi. NU mengkombinasikan cara hisab dan rukyat serta mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat.

Sedangkan Muhammadiyah mengandalkan hisab murni dengan menggunakan kalender global yang sudah ditentukan sebelumnya. Meskipun keduanya berbasis pada perhitungan astronomi, terdapat perbedaan dalam kerangka fikih dan metodologi yang digunakan.

Keputusan resmi dari pemerintah melalui sidang isbat pada 17 Februari 2026 akan berfungsi sebagai rujukan nasional, tetapi Muhammadiyah telah menetapkan jadwal puasa pada 18 Februari 2026 lebih awal.