Penetapan Awal Ramadhan 2026: Dua Versi dari Organisasi Islam di Indonesia

Penetapan Awal Ramadhan 2026: Dua Versi dari Organisasi Islam di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini berdasar pada hasil sidang isbat yang dilakukan pada 17 Februari 2026.

Baca juga: Penyelidikan Penjarahan di Rumah Eko Patrio Berlanjut

Namun, terdapat perbedaan pendapat antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah mengenai tanggal awal bulan suci ini, dengan Muhammadiyah menetapkan Rabu, 18 Februari 2026.

Keputusan Pemerintah Lewat Sidang Isbat

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa keputusan penetapan 1 Ramadhan 1447 diambil berdasarkan hasil pemantauan hilal. Hasil ini menunjukkan bahwa kuota kriteria MABIMS tidak terpenuhi saat dilakukan pengamatan.

Pendapat PBNU dan Muhammadiyah

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan bahwa penetapan bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari berdasarkan hasil pemantauan hilal. Dalam penjelasannya, Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan pentingnya pengamatan hilal secara langsung dan menyebutkan bahwa keputusan didukung oleh perhitungan dari empat mazhab syariat.

Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Rumah Uya Kuya Pasca Perampokan

Sementara itu, Muhammadiyah mengadopsi pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menggunakan astronomi global sebagai dasar penentuan awal bulan. Pendekatan ini dianggap lebih akurat oleh sebagian besar pihak di organisasi tersebut.

Menghadapi Perbedaan dengan Bijak

Ketua PBNU, Mohammad Mukri, mengimbau agar masyarakat tidak terlalu mempersoalkan perbedaan ini. Ia menekankan bahwa perbedaan dalam penetapan waktu ibadah adalah hal yang biasa dan harus dipandang sebagai fenomena yang wajar.

Hal serupa juga disampaikan oleh Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah, yang mengajak umat Islam untuk menghargai satu sama lain dalam perbedaan ini. Dalam pandangannya, sikap cerdas dalam menyikapi perbedaan adalah langkah yang tepat untuk menjaga harmonisasi di tengah-tengah masyarakat.

Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI, turut menekankan pentingnya menjaga kerukunan. Ia mengingatkan bahwa perbedaan dalam penetapan waktu beribadah tidak seharusnya menimbulkan perpecahan di antara umat.

Baca juga: Penjarahan Rumah Uya Kuya: Dampak Viralitas Video Joget anggota DPR