Penyaluran Pakaian Reject untuk Korban Bencana Disetujui

Penyaluran Pakaian Reject untuk Korban Bencana Disetujui

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penyaluran 125 ribu pakaian reject dari pabrik kepada warga yang terdampak bencana, dan usul ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Keamanan dan Manfaat Lari Malam di Kota

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana serta mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan.

Usulan Penyaluran Pakaian Reject

Pada hari Senin, 15 Desember 2025, dalam Sidang Kabinet, Tito Karnavian menyampaikan usulan penyaluran 125 ribu pakaian reject yang tidak dapat diekspor. Perusahaan garmen besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah siap menyalurkan pakaian tersebut, dengan dua perusahaan menyiapkan masing-masing 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.

"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini," ujar Tito di hadapan Presiden Prabowo. Usulan ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat yang terkena dampak bencana.

Dampak bencana yang terjadi di berbagai daerah Indonesia telah mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, pemanfaatan pakaian reject sebagai salah satu bentuk bantuan sangat relevan dalam situasi ini.

Baca juga: Penyelidikan Penjarahan di Rumah Eko Patrio Berlanjut

Respons Presiden Prabowo

Presiden Prabowo menyambut positif usulan penyaluran pakaian tersebut. Ia menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bantuan pakaian gagal ekspor, guna mempercepat pengiriman.

"Saya kira bagus itu," ungkap Prabowo sambil menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang efisien dan tepat sasaran. Presiden juga mengingatkan agar pendistribusian bantuan harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang akan mengurusi pengiriman ke daerah terdampak.

Keputusan ini membawa harapan baru bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana alam, dengan fokus pada efektivitas dan kecepatan dalam memberikan bantuan.

Alokasi Anggaran untuk Penanganan Bencana

Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar. Dari jumlah ini, Rp 60 miliar akan dialokasikan untuk tiga provinsi yang terdampak serius, sementara Rp 208 miliar akan disalurkan ke 52 kabupaten dan kota.

Pemerintah daerah telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat yang terdampak, yang mencakup pakaian, sabun, sampo, serta perlengkapan bayi. Hal ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Saat ini, bantuan solidaritas dari daerah lain telah mencapai Rp 46 miliar, terdiri dari dana langsung dan dukungan berupa tenaga medis, obat-obatan, makanan, serta pakaian yang telah dikirim ke daerah yang parah terkena bencana seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.

Baca juga: Dampak Perkataan Kasar Orang Tua terhadap Psikologis Anak