shelifestyle.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengkonfirmasi adanya rencana kenaikan tarif iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) pada tahun 2026. Rencana ini diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam sebuah acara di Jakarta.
Melihat kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan tarif, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memberikan dukungannya. Kenaikan ini diharapkan dapat mengatasi inflasi dan peningkatan belanja kesehatan yang telah berlangsung selama ini.
Rencana Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan kini tengah berdiskusi mengenai kemungkinan kenaikan tarif iuran JKN yang direncanakan untuk tahun 2026. Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa rincian lebih lanjut mengenai kenaikan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dipublikasikan.
“Namanya skenario ya ada penyusaian sekian apa ini, tetapi kan ini bukan pengambilan putusan dan BPJS tidak mengambil keputusan itu, tapi BPJS itu sadar sekali apa yang dilakukan dan tahu persis punya datanya dan lain sebagainya, tapi bukan pengambil keputusan,” jelas Ghufron dalam Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan.
Dia juga mencatat bahwa salah satu dari delapan skenario adalah mengenai cost sharing dan dampaknya, yang masih dalam tahap pembahasan. Tehnis ini diharapkan dapat menemui titik tengah antara kebutuhan pelayanan dan kemampuan finansial masyarakat.
Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan dan Belanja Kesehatan Nasional
Sejak tahun 2020, tarif iuran BPJS Kesehatan belum mengalami penyesuaian, sementara belanja kesehatan masyarakat terus melonjak dengan estimasi kenaikan sekitar 15% per tahun. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menekankan hal ini dan mengatakan, “Sama aja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga.”
Dalam pernyataannya di DPR, Budi menekankan bahwa kenaikan tarif sangat diperlukan agar tidak semakin memberatkan belanja kesehatan di masa mendatang. “Ini memang bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong itu kalau enggak nanti di ujung-ujungnya meledak, kaget, bahaya,” tambahnya.
Dengan kata lain, tanpa penyesuaian yang tepat, layanan kesehatan yang selama ini telah dibangun bisa terancam tidak berkelanjutan.
Pertumbuhan Belanja Kesehatan yang Tidak Sehat
Selama periode 2023, total belanja kesehatan masyarakat mencapai Rp 614,5 triliun, mengalami kenaikan 8,2% dibandingkan tahun 2022. Budi menjelaskan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan belanja kesehatan selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), sebuah kondisi yang berisiko bagi keuangan negara.
“Kita hati-hati bapak ibu bahwa pertumbuhan belanja nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain,” ungkap Budi. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam upaya mengelola sumber daya kesehatan secara lebih efisien.
Dalam konteks ini, penyesuaian tarif iuran oleh BPJS Kesehatan menjadi semakin mendesak. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
