Kemenhan Konfirmasi Pelat Dinas Palsu pada Mobil Viral

Kemenhan Konfirmasi Pelat Dinas Palsu pada Mobil Viral

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengkonfirmasi bahwa mobil BMW putih yang viral akibat pengendaranya merokok menggunakan pelat dinas palsu. Hal ini menyusul beredarnya video mobil tersebut di media sosial yang memicu banyak perhatian.

Baca juga: Dolby Vision 2: Menghadirkan Inovasi Memukau dalam Teknologi Visual TV

Marsekal Pertama TNI Toni Setiawan menegaskan bahwa pelat nomor yang tertera bukanlah pelat resmi dan digunakan tanpa izin. Ini menjadi perhatian serius bagi pihak kementerian untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Pernyataan Resmi Kemenhan

Marsekal Pertama TNI Toni Setiawan menjelaskan dalam keterangan resminya bahwa pelat nomor 51692-00 yang mengklaim sebagai milik Kementerian Pertahanan adalah ilegal. Ia menekankan bahwa pelat tersebut tidak pernah diberikan izin untuk penggunaannya.

Dalam penjelasannya, Toni menegaskan, "Mobil sedan BMW putih dengan pelat dinas Kemenhan 51692-00 tidak termasuk dalam daftar inventaris kendaraan dinas yang seharusnya berwarna hitam." Kementerian Pertahanan telah melakukan penelusuran terkait pelat tersebut.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pelat nomor itu sudah tidak terdaftar karena masa berlakunya telah berakhir. Tindakan ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan yang tidak dapat ditoleransi.

Baca juga: Kunto Aji Soroti Tanggung Jawab Anggota DPR dalam Acara Seni Melawan Tirani

Riwayat Pelat Nomor yang Disalahgunakan

Toni melanjutkan, pelat nomor 51692-00 sebelumnya digunakan oleh Mayjen TNI (Purn) Sudibyo ketika menjabat sebagai Wakil Rektor I Universitas Pertahanan RI. Namun, izin penggunaannya telah berakhir pada 1 Juni 2025 dan tidak diperpanjang.

Dia juga menyampaikan bahwa pelat nomor serupa telah disalahgunakan pada kendaraan lain. Ini mencakup insiden terkait Toyota Fortuner yang viral sekitar awal tahun 2025.

Pernyataan Toni, "Pelat nomor ini jelas merupakan tindakan penyalahgunaan yang harus ditindaklanjuti," menunjukkan pentingnya penegakan hukum terkait masalah ini.

Langkah Penegakan Hukum

Sebagai langkah selanjutnya, Kementerian Pertahanan kini sedang berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penertiban. Upaya ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pelat dinas yang lebih luas.

Toni juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. "Agar menunggu klarifikasi resmi dari instansi terkait sebelum mempercayai berita yang belum terverifikasi," ujarnya.

Baca juga: Cara Aman Berolahraga: Tips Menghindari Cedera