Ketegangan di PB Muay Thai Indonesia: Nasib Atlet dan Upaya Penyelesaian Konflik

Ketegangan di PB Muay Thai Indonesia: Nasib Atlet dan Upaya Penyelesaian Konflik

Dunia bela diri Indonesia tengah dilanda ketidakpastian akibat polemik dualisme kepengurusan di tubuh Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet kini merasakan imbas dari konflik organisasi yang tampaknya tidak kunjung usai.

Baca juga: Kemenperin Belum Terima Pengajuan Izin Penjualan iPhone 17 dari Apple

Isu administratif yang berlarut-larut menciptakan dampak serius, menyentuh psikologis atlet dan menimbulkan kekhawatiran terkait prestasi Muay Thai Indonesia di kancah internasional.

Persoalan Legalitas: 30 Pengprov Tiba-Tiba Dijabat PLT

Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Ketua Umum Farel Alfaret, mengungkapkan kejanggalan administratif dalam pengangkatan pengurus. Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi tanpa proses pencabutan SK sebelumnya dianggap cacat prosedur.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," ungkap Lutfi dalam pernyataan resminya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa pembekuan pengurus daerah dilakukan tanpa surat peringatan atau rapat transparan. "Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," tegasnya.

Baca juga: Pentingnya Mengonsumsi Obat Cacing Secara Rutin untuk Kesehatan

Dugaan Intimidasi Terhadap Atlet dan Orang Tua

Ketegangan dalam organisasi berdampak luas, termasuk pada kondisi mental atlet. Beberapa orang tua atlet melaporkan adanya tekanan yang dirasakan, yang berdampak pada kesiapan bertanding putra-putri mereka.

Kondisi psikologis atlet yang tertekan dikhawatirkan akan merusak prestasi Muay Thai Indonesia di kancah internasional. Kubu Farel Alfaret-Lutfi Agizal pun mendesak diadakannya audiensi terbuka untuk transparansi status atlet nasional.

Siap Tempuh Jalur RDPU di Komisi X DPR RI

Meskipun saat ini masih menunggu respons dari KONI dan Kemenpora, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal bertekad melanjutkan perjuangan mereka. Dukungan telah diberikan oleh para pengurus daerah dari berbagai wilayah, termasuk Papua dan DKI Jakarta.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk memastikan nasib atlet yang telah mengorbankan banyak hal terjaga.

Baca juga: Sepatu Putih: Item Wajib dalam Lemari Pakaian