shelifestyle.id – Kunto Aji, musisi dan aktivis, memberikan pandangannya mengenai tanggung jawab anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama mereka yang berasal dari kalangan selebritas. Ia menegaskan bahwa status artis seharusnya tidak menjadi alasan untuk perlakuan istimewa dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara Seni Melawan Tirani yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Senin, 1 September 2025. Kunto Aji menekankan bahwa semua anggota dewan harus siap mempertanggungjawabkan tindakan mereka.
Tanggung Jawab Anggota DPR
Kunto Aji berpendapat bahwa setiap anggota DPR harus siap menerima konsekuensi dari tindakan mereka. “Ya konsekuensi. Dengan apa yang mereka perbuat, mau itu artis mau itu siapa, sama aja sebenarnya. Udah jadi anggota dewan ya jadi anggota dewan,” tegasnya.
Pernyataan ini dilontarkan menyusul penonaktifan beberapa anggota DPR dari kalangan selebritas seperti Nafa Urbach dan Eko Patrio. Menurut Kunto Aji, hal ini menunjukkan adanya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dari para pemimpin.
Ia berharap agar partai politik lebih proaktif dalam menangani masalah tersebut. “Tuntutan kita untuk diganti, dicopot, kalau bisa ya mungkin dari partainya harus inisiatif dan pembenahan,” ujarnya.
Masyarakat Melawan Kelompok Anarkis
Kunto Aji juga mengekspresikan perhatian terhadap maraknya aksi demonstrasi. Ia mencatat bahwa masyarakat kini tak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga berupaya menjaga ketertiban wilayah dari kelompok-kelompok yang menciptakan keresahan.
“Cukup percaya gitu seperti kejadian di Bekasi, masyarakat murni, masyarakat lokal, menghalau kelompok-kelompok massa yang tidak tahu datangnya dari mana,” ungkapnya.
Ia menilai kejadian di Bekasi dan Pondok Gede sebagai bukti bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban lingkungan mereka.
Keresahan Sosial dan Politik
Kunto Aji mengungkapkan keresahannya mengenai situasi sosial dan politik yang tengah berlangsung. Ia mengamati bahwa pejabat sering kali berbicara tanpa mempertimbangkan dampak pernyataannya, yang semakin membuat masyarakat gerah.
“Keresahannya sudah menggunung sih istilahnya. Kita semua sudah merasakanlah selama bertahun-tahun ini, seperti yang saya sempat bilang tadi di sana bahwa pejabat-pejabat itu bisa ngomong apapun dan tanpa konsekuensi yang mereka hadapi,” jelasnya.
Ia menilai bahwa pernyataan tersebut mencerminkan semangat frustrasi masyarakat, yang memicu mereka untuk bersuara lebih keras, terutama setelah aksi yang terjadi pada 25 Agustus lalu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: