Kamis, 05 MARET 2026 • 21:04 WIB

Skandal Dugaan Korupsi yang Mengguncang Kesepakatan Teknologi Malaysia

Author

Fiddy Anggriawan

Lembaga antikorupsi Malaysia kini tengah memfokuskan perhatian pada dugaan korupsi senilai Rp 4,7 triliun dalam sebuah kesepakatan teknologi.

Informasi ini muncul setelah penyelidikan yang menyasar sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan menteri, terkait kerjasama dengan perusahaan desain chip dari Inggris, Arm Holdings.

Proses Penyidikan oleh KPK Malaysia

Kepala Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), Azam Baki, memberi keterangan bahwa mereka telah memanggil 12 orang untuk dimintai informasi lebih lanjut.

Dari jumlah tersebut, termasuk di dalamnya seorang mantan menteri serta pejabat dari kementerian ekonomi.

Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk tujuan transparansi, sekaligus untuk memastikan bahwa semua proses berlangsung dengan adil dan profesional.

Kesepakatan dengan Arm Holdings

Kerjasama ini diumumkan pada bulan Maret 2025, di mana pemerintah Malaysia sepakat membayar US$250 juta selama sepuluh tahun kepada Arm Holdings.

Desain chip yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan oleh produsen semikonduktor lokal untuk meningkatkan kompetensi teknologi mereka.

Namun, kesepakatan ini kini sedang dikaji ulang oleh pihak berwenang karena adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam hal ini, pihak MACC berusaha mengungkap lebih lanjut mengenai proses dan perjanjian yang dilakukan.

Dampak dan Relevansi Kerja Sama Internasional

Di luar Malaysia, Indonesia berencana untuk menjalin kerjasama serupa dengan Arm Limited melalui Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara).

Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan enam desain chip berbasis pada intellectual property (IP) nasional yang diperuntukkan bagi sektor-sektor strategis.

Sektor otomotif, Internet of Things (IoT), dan bidang teknologi terkait lainnya menjadi fokus utama dari kerja sama tersebut.